Kalurahan Giritirto

Giritirto - Pemerintah Kalurahan Giritirto menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Selasa (14/7/2026) di Balai Kalurahan Giritirto. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN sebagai basis data nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi dihadiri oleh Plt. Jawatan Sosial Kapanewon Purwosari, Lurah beserta Pamong Kalurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tim Penggerak PKK Kalurahan, perwakilan kader, serta Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat kalurahan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem data terpadu yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran.

Narasumber menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat kalurahan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan diharapkan menjalankan proses verifikasi dan validasi secara objektif, transparan, serta berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pendataan, termasuk perubahan kondisi sosial ekonomi warga, mekanisme pembaruan data, serta koordinasi antarpetugas. Berbagai masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DTSEN di masa mendatang.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kalurahan Giritirto berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengelolaan DTSEN sehingga proses pemutakhiran data dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan data yang valid, akurat, dan mutakhir, diharapkan pelaksanaan program perlindungan sosial serta berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.